ANALISIS YURIDIS PERKARA SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU (STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR: 427 K/PDT.SUS-HKI/2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA PERKARA NOMOR: 4/PDT.SUS.HKI/MERK/2021/PN.NIAGA.SBY)

Pada era digitalisasi dan perkembangan zaman, pentingnya pelindungan hukum terkait merek menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum di bidang merek untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan merek. Salah satu contohnya adalah sengketa merek antara Gudang Baru dan Gudang Garam. Di Indonesia, penyelesaian sengketa merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan pihak-pihak yang berkepentingan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti masalah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek Gudang Garam dalam kasus sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru, serta mengkaji implikasi hukum dari penyelesaian sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, serta menggunakan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru, merek Gudang Baru harus dibatalkan sedangkan merek Gudang Garam tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus.Hki/Merek/2021/PN.Niaga.Sby. Implikasi hukum dari penyelesaian sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru adalah bahwa pemilik merek Gudang Baru tidak memiliki hak eksklusif atas merek Gudang Baru. Oleh karena itu, pemilik merek Gudang Baru tidak dapat memproduksi atau memperdagangkan merek Gudang Baru dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Keputusan ini memiliki dampak penting terhadap hak kepemilikan merek dan aktivitas bisnis yang terkait dengan merek tersebut. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap merek, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku dalam sengketa merek di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pemilik merek dan mengatasi sengketa merek di masa depan

1.  UEU-Master-34454-COVER.Image.Marked.pdf - 193 KB
2.  UEU-Master-34454-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 403 KB
3.  UEU-Master-34454-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 321 KB
4.  UEU-Master-34454-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 447 KB
5.  UEU-Master-34454-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 274 KB
6.  UEU-Master-34454-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 232 KB
7.  UEU-Master-34454-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 275 KB
8.  UEU-Master-34454-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 310 KB
9.  UEU-Master-34454-BAB1.Image.Marked.pdf - 417 KB

• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG
• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGTERHADAP SENGKETA TATA USAHA NEGARATENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI BNI 1946AKIBAT SKANDAL PEMALSUAN LC FIKTIF (STUDI KASUS PUTUSAN MARI No. 360/K/TUN/2005)
• ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
• PENERAPAN ULTRA PETITA PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI (Studi Kasus Pemilukada Daerah Jawa Timur Putusan Nomor.41/PHPU.D-VI/2008)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIBIDANG KEPEGAWAIAN
• Pilihan penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) provinsi DKI Jakarta
• PERANAN LEMBAGA PERADATAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN AMAHAI, MALUKU TENGAH
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR O6 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS
• ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN